Oleh: Cheng Xiaonong

Amerika Serikat terletak di sebelah timur dari Tiongkok . Dalam setahun terakhir beberapa kali perundingan ekonomi dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, telah membeberkan beda pendapat dan batasan yang dapat diterima masing-masing pihak ke atas meja perundingan.

Tiongkok tak lagi bisa berharap mendapatkan “perlakuan” seperti masa pemerintahan Obama dulu dari Amerika Serikat.

Di tengah menegangnya hubungan kedua negara itu, apakah Tiongkok mampu melanjutkan hubungan manis dengan negara Uni Eropa yang ada di barat? Menciptakan situasi ‘timur redup barat cerah’ untuk menutupi surplus perdagangan dengan Amerika Serikat yang telah menyusut itu dengan cara memperluas pasar Uni Eropa? Sepertinya bukan hal mudah.

1. Uni Eropa Akhiri “Masa Naif”

Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini menyatakan, “Eropa telah tersadar!” Penjelasannya akan makna dalam kalimat itu adalah, “Dalam hubungannya dengan Tiongkok, masa naif Uni Eropa telah berakhir”.

Sikap “naif” negara Uni Eropa terhadap Tiongkok, tidak lain adalah dikarenakan selama ini mereka merasa yakin, cepat atau lambat hubungan ekonomi dagang Tiongkok dengan Eropa akan memasuki kondisi setara.

Namun negara Uni Eropa telah menantikan dengan ‘naif’ selama bertahun-tahun, sekarang akhirnya mengakui, perdagangan adil dengan Tiongkok tidak akan pernah terjadi hanya dengan menanti; terus menunggu, tidak bakal terjadi perubahan.

Oleh sebab itu, pada Maret 2019 Komisi Uni Eropa telah mengeluarkan sebuah dokumen kebijakan terhadap Tiongkok yang berjudul “EU-China Strategic Outlook” atau disebut juga “Ten-Point Action Plan”.

Dokumen itu berpendapat, selain sebagai rekan kerjasama dengan Uni Eropa, Tiongkok juga merupakan saingan. Uni Eropa akan memperketat serangkaian mekanisme pengawasan terkait.

Dalam “Ten-Point Action Plan” ini, Uni Eropa mengusulkan agar kebijakan terhadap Tiongkok disesuaikan kembali dan beralih menjadi sikap keras; mulai menyebut Tiongkok sebagai ‘saingan ekonomi’ di bidang teknologi krusial dan sebagai ‘pesaing institusi” di bidang politik dan lain sebagainya. Uni Eropa juga menunjukkan sikap menentang yang lebih tegas terhadap Partai Komunis Tiongkok atas perilaku persaingan yang tidak adil dalam masalah Hak Asasi Manusia. Setidaknya lebih menyerupai versi miniatur sikap Amerika Serikat dalam perundingan ekonomi dagang dengan Partai Komunis Tiongkok.

Kunjungan Xi Jinping ke Eropa, awalnya memilih dua negara Eropa untuk “bermain sepihak”, menandatangani MoU proyek One Belt One Road atau “OBOR” dengan Italia, untuk dijadikan ‘batu loncatan’ bagi program itu memasuki Eropa. Saat kunjungan ke Paris dalam rangka memperingati 55 tahun hubungan diplomatik Tiongkok dengan Prancis. Akhirnya, Presiden Prancis Macron justru menjadikan kesempatan itu menjadi “bermain bareng” Uni Eropa menghadapi Tiongkok. Macron sengaja khusus mengundang Perdana Menteri Jerman Merkel dan Presiden Uni Eropa Juncker datang ke Paris untuk berdialog dengan Xi Jinping, untuk menunjukkan langkah Uni Eropa yang kompak dan sejalan.

Setelah pertemuan, media massa Jerman dan Prancis tidak memuat berita “telah meraih kemajuan berarti” yang menggembirakan. Menurut AFP, dalam dialog tersebut pemimpin Tiongkok tidak mengemukakan kebijakan konkrit yang bisa membuat Eropa lega, khususnya tentang program OBOR.

Hingga dua tahun silam, negara Barat pada dasarnya membuka pintu lebar-lebar tanpa curiga, demikian pula Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tiongkok dalam hal perdagangan dengan Barat justru membuat berbagai penghalang. Pada saat yang sama telah melanggar hak kekayaan intelektual milik perusahaan Barat.

Sejak tahun lalu, Amerika Serikat mengawali aksi mengakhiri ‘masa naif’ hubungan dengan Tiongkok. Para elit pemerintahan Amerika Serikat telah sepaham pemikiran dalam kebijakan terhadap Tiongkok, yakni hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok harus “disetarakan.” Bagaimana terbukanya Amerika Serikat kepada Tiongkok, Tiongkok pun harus terbuka dalam tingkatan yang sama dengan Amerika Serikat. Jika Tiongkok tidak bersedia membuka diri, maka Amerika Serikat juga harus memperkecil tingkat keterbukaannya bagi ekspor dari Tiongkok. Itulah pemikiran dasar perundingan ekonomi dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok sekarang ini.

2. Italia, Tuas Pengungkit Tiongkok Menyusup ke Uni Eropa

Jika dikatakan pernyataan Presiden Prancis Macron yang mengatakan Uni Eropa harus mengakhiri “masa naif” dalam hal hubungan dengan Tiongkok, mungkin dalam tingkat tertentu telah mewakili tidak sedikit negara anggota Uni Eropa. Lalu apakah di antara negara Uni Eropa ada yang masih terus bersikap naif pada Tiongkok?

Surat kabar “The Daily Telegraph” menyebutkan, pemimpin parpol anti kemapanan yakni “Movimento Cinque Stelle” atau M5S yang disebut juga Five Star Movement berpendapat, bahwa emas di Tiongkok bertebaran dimana-mana, dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung program anggaran tanpa batas pemerintahan Roma. Sementara penilaian Tiongkok atas hubungan diplomatik Tiongkok dengan Italia sebenarnya juga tidak kalah naifnya.

Menurut surat kabar “Wall Street Journal”, internal Uni Eropa dalam masalah hubungan diplomatik dengan Tiongkok masih terdapat perselisihan yang sangat besar. Sejumlah negara yang dipimpin Jerman – Prancis berharap menyatukan kekuatan Uni Eropa untuk membendung pengaruh politik dan ekonomi yang terus diperluas oleh Tiongkok.

Tetapi kubu lain yang dipimpin oleh Italia justru berharap, dapat memperoleh keuntungan dengan mempererat hubungan dengan Tiongkok. Jika artikel di “Wall Street Journal” itu dikembangkan lebih lanjut, secara garis besar bisa dikatakan, di antara negara Eropa, negara yang memiliki ekonomi lebih kuat, mayoritas tergolong dalam “kubu Jerman-Prancis.”

Sedangkan negara yang lemah ekonominya, rakus dan tidak mempedulikan hal lain, siapa pun yang ingin datang berinvestasi akan disambutnya, seperti Portugal dan Yunani yang telah menandatangani kesepakatan OBOR dengan pihak Tiongkok.

Karena adanya “negara pendamba investasi Tiongkok” seperti Italia, Portugal, dan Yunani ini, maka Dewan Eropa bulan ini meloloskan undang-undang pembentukan kerangka audit investasi langsung dari luar negeri di Uni Eropa. Salah satu misinya adalah memeriksa investasi dari Tiongkok.

Walaupun negara anggota Tiongkok masing-masing telah memiliki mekanisme audit terhadap investasi asing, tapi Uni Eropa masih mengeluarkan kriteria audit investasi asing bersama.

Berdasarkan undang-undang itu, negara anggota Uni Eropa dan Komisi Uni Eropa berhak melakukan investigasi terhadap investasi asing yang menyangkut kepentingan strategis Uni Eropa serta menyampaikan pandangannya. Undang Undang itu akan berlaku mulai April 2019 dan akan secara resmi diterapkan bulan Oktober 2020 mendatang.

Sebenarnya, Italia merupakan negara yang tidak begitu diperhitungkan pernyataannya di kalangan negara Uni Eropa. Tidak diperhitungkan karena ekonomi Italia yang lesu dalam jangka waktu panjang dan defisit keuangannya yang tinggi, Italia terus meminta Uni Eropa untuk membiarkannya memperbesar defisit keuangannya. Pada saat yang sama berharap agar bank sentra Eropa bersedia membeli lebih banyak surat hutang negara Italia untuk mempertahankan pembelanjaan keuangannya.

Saat memohon bermulut manis, oleh sebab itu Italia sulit mendominasi orientasi Uni Eropa. Terlebih lagi tidak mampu menjadi ‘tuas pengungkit’ bagi Tiongkok untuk mengubah kebijakan Uni Eropa.

Tak hanya itu saja, Italia juga mungkin berniat memanfaatkan hubungan Italia dengan Tiongkok untuk memberikan tekanan bagi Uni Eropa, agar dapat mencapai tujuannya memperbesar defisit keuangan mengatasi kesulitan ekonominya.

Selain surat kabar “Wall Street Journal” menjelaskan kedua kubu di Uni Eropa, antar negara Uni Eropa sendiri terdapat satu kesamaan, yakni berhati-hati menempatkan posisi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tidak boleh terlalu condong ke Amerika Serikat, juga tidak boleh terlalu dekat dengan Tiongkok. Memilih berada di antara kedua pihak agar tidak menyinggung keduanya, adalah kondisi terbaik bagi posisi negara Uni Eropa.

Apalagi dalam hal militer menyangkut keamanan negaranya Uni Eropa masih tergantung pada dukungan kekuatan militer dan finansial dari Amerika Serikat, sehingga negara Uni Eropa selama ini dapat menghemat anggaran militer dalam jumlah besar untuk digunakan bagi kesejahteraan negaranya sendiri.

Tapi yang menganggap Amerika sebagai musuh imajiner, tidak hanya Rusia yang merupakan musuh abadi Uni Eropa, juga Tiongkok yang kekuatan militernya terus bertumbuh dan kerjasama Tiongkok dengan Rusia dalam hal militer, juga memperpanjang ketidak-percayaan antara Eropa-Rusia pada hubungan Eropa- Tiongkok.

Itu sebabnya, betapa pun pemimpin negara Uni Eropa membenci Trump, hubungan Eropa dengan Amerika Serikat tidak akan merenggang akibat semakin menguatnya hubungan ekonomi dagang antara Eropa dengan Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok berniat memainkan taktik “gandeng vertikal dan horizontal.” Menggandeng Eropa memboikot Amerika. Itu mungkin hanya sebuah impian abadi belaka.

Presiden Prancis Macron mengadakan “Dialog Empat Pihak” bagi Xi Jinping, membuat jurus “memecah satu persatu” Beijing gagal total. (Thibault Camus/AFP/Getty Images)

3. Italia Sebagai Batu Tambatan Program OBOR Bagi Eropa dan Afrika?

Italia telah menandatangani MoU OBOR. Lalu apakah itu menandakan sejak saat itu Partai Komunis Tiongkok telah berhasil mendobrak pintu gerbang memasuki pasar Eropa dan Afrika, agar produk-produk Tiongkok menemukan pasar besar baru yang berpotensi? Untuk memahami hal itu, perlu diketahui, bagaimana kondisi ekonomi Italia sebenarnya.

Italia adalah salah satu negara besar dengan ekonomi terburuk di Zona Euro. Mulai dari tahun 2005 hingga 2015 rata-rata produk domestik bruto atau PDB Italia menyusut 0,5% setiap tahunnya. Saat ini volume ekonomi Italia hanya setara dengan standar ekonomi 20 tahun silam pada tahun 2000, kinerja ekonominya bahkan lebih parah daripada Yunani.

Tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah selatan Italia mencapai hampir 30%, lapangan kerja yang bertambah beberapa tahun terakhir sebesar 60% di antaranya adalah pekerjaan paruh waktu. Jumlah penduduk miskin di tahun 2006 sebanyak 3 juta jiwa meningkat menjadi 18 juta jiwa di tahun 2016, atau setara dengan 1/3 dari penduduk Italia.

Begitu banyak penduduk miskin yang mengandalkan tunjangan sosial, bagi tenaga kerja dan perusahaan, itu berarti beban pajak sangat berat, oleh karena itu tarif pajak maksimum di Italia adalah 39% lebih tinggi daripada seluruh negara anggota Uni Eropa lainnya. Karena dana dari pajak tidak mencukupi untuk membiayai tunjangan sosial, Italia terpaksa harus berhutang pada luar negeri.

Pada tahun 1993 rasio hutang Italia adalah 104% dari PDB. Sekarang rasio hutangnya hanya di bawah Yunani, yakni mencapai 135% dari PDB. Rasio itu merupakan posisi ketiga tertinggi negara dengan beban hutang terbesar di seluruh dunia.

Dalam 30 tahun terakhir abad lalu, Italia memiliki “jurus eksklusif” lain untuk mempertahankan ekonominya, yakni terus menerus memanfaatkan melemahnya mata uang untuk mempertahankan daya saing produk ekspornya di tengah persaingan internasional.

Tapi setelah menjadi anggota Uni Eropa, agar dapat menikmati “hidangan besar” Uni Eropa, Italia terpaksa harus tunduk terhadap Uni Eropa yang didominasi oleh Jerman dan Prancis, sehingga “jurus” Italia itu pun telah disegel oleh Uni Eropa.

Beberapa tahun terakhir Italia berharap Uni Eropa mengijinkannya memperbesar defisit fiscal. Jika tidak diijinkan, Italia mengancam akan keluar dari Zona Euro dan kembali menjadi negara bermata uang Lira. Dengan kata lain, Italia sebenarnya tidak mampu berjalan di atas jalur kebijakan fiskal dan moneter yang normal yang diterapkan di tengah mayoritas negara Uni Eropa, selalu berniat hendak kembali ke jalan lama ketika memainkan pelemahan mata uang.

Dalam ekonomi Italia terdapat dua masalah lama dalam negeri. Masalah yang pertama adalah banyaknya usaha kecil menengah berbasis bisnis keluarga, yang masih mempertahankan model usaha konvensional . Dalam hal ini Italia adalah satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang menyerupai Tiongkok.

Masalah yang kedua adalah banyak Usaha Kecil dan Menengah atau UKM yang kekurangan kemampuan peningkatan teknologinya. Pemerintah Italia selalu mengancam Uni Eropa “akan keluar dari Zona Euro” adalah karena melemahnya nilai tukar mata uang dapat membuat harga produk ekspor menjadi murah. Pada saat yang sama membuat produk impor menjadi mahal, sehingga dapat mempertahankan industri kecil menengah Italia yang tertinggal.

Seandainya di suatu hari nanti Italia keluar dari Zona Euro, apakah akan menguntungkan bagi ekspor Tiongkok?

Justru sebaliknya, melemahnya mata uang Italia, produk dari Tiongkok yang murah akan menjadi mahal harganya di Italia akibat kurs mata uang, pangsa pasarnya justru akan menjadi semakin kecil.

Perdagangan ekspor impor Italia terutama adalah dengan negara Eropa. Sekitar 60% dari seluruh perdagangan dunianya, pengiriman produknya mayoritas melalui jalan darat ke arah utara. Ekspor Italia ke negara lain melalui jalur pelayaran laut, dan impor Italia lewat jalur laut hanya kurang dari 2% yang berasal dari Tiongkok.

Dengan kata lain, pangsa produk Tiongkok di pasar Italia tidak besar, terutama bukan karena daya tampung pelabuhan Italia tidak cukup, melainkan karena mayoritas perdagangan internasional Italia adalah pasar di utara Eropa. Oleh sebab itu, walaupun Tiongkok membantu Italia memperbaiki infrastruktur pelabuhan Italia lewat program OBOR, tidak akan meningkatkan nilai ekspor Tiongkok ke Italia.

Program OBOR Tiongkok di Eropa adalah membuka jalur transportasi Kereta Api Asia-Eropa, karena ekspor kota-kota di wilayah barat Tiongkok jika harus terlebih dahulu mengirimkan komoditas lewat jalan raya ke pelabuhan di pesisir timur, lalu lewat jalur laut komoditas tersebut dikirim ke luar negeri, maka biaya transportasi darat di dalam negeri Tiongkok terlalu mahal. Sebagai contoh seperti kota Chongqing.

Menganalisa apakah investasi infrastruktur Tiongkok di Italia akan menguntungkan bagi ekspor Beijing, juga harus dipertimbangkan dengan pemikiran yang sama. Kesepakatan kerjasama pembangunan pelabuhan yang ditandatangani pihak Tiongkok dan Italia kali ini, mencakup 4 pelabuhan di Italia.

Di antaranya adalah Pelabuhan Genoa yang berdekatan dengan kawasan industri di wilayah utara dan Pelabuhan Ravenna yang dekat dengan Roma. Kedua pelabuhan ini memiliki zona ‘Hinterland’ yang lebih besar serta dekat dengan kawasan inti ekonomi Italia. Akan tetapi dua pelabuhan lainnya sangat terpencil, tidak ada hinterland, dan jauh dari sentra produksi, salah satunya adalah Pelabuhan Palermo di Sisilia yang ekonominya terbelakang. Pelabuhan yang terakhir adalah “Pelabuhan Trieste” yang terletak di perbatasan utara Italia. Investasi pembangunan di dua pelabuhan bermasa depan terbatas ini, pengembalian investasinya akan sangat terbatas.

Justru pada berita terkait kesepakatan Tiongkok dengan Italia ini, yang paling banyak ditekankan adalah “Pelabuhan Trieste” yang berdekatan dengan Slovenia. Jika dikata pengembangan pelabuhan itu dapat mendorong perekonomian Italia, namun lebih tepat dikata pelabuhan ini justru memberikan kemudahan bagi Slovenia.

Bila semua pelabuhan yang dibangun itu akan memperluas pasar Afrika bagi Tiongkok, maka pernyataan tersebut terdengar semakin aneh. Ekspor Tiongkok ke Afrika apakah harus dikirim melalui jalur darat yang mahal ke Italia, lalu dikirim melalui jalur laut ke selatan?

Sekarang sudah bukan lagi era Jalan Sutra dimana pengiriman dagangan masih dengan menggunakan unta. Apakah ekspor Beijing tidak bisa dengan jalur laut langsung dikirimkan ke Afrika?

Kunjungan tim perwakilan Tiongkok kali ini ke Italia, Direktur Komisi Pembangunan dan Reformasi Tiongkok yakni He Lifeng bersama dengan Menteri Pengembangan Industri Italia telah menandatangani 29 kesepakatan kerjasama atau MoU kerjasama.

Tapi, masih ada lebih dari 20 draft kesepakatan lain yang dipersiapkan oleh pihak Tiongkok yang mendadak telah ditangguhkan. Alasannya karena terkait dengan “masalah yang sensitif”. Masalah sensitive yang kemungkinan besar adalah Komisi Uni Eropa tengah menyoroti ketat proyek yang bersifat teknis. Kedua pihak baik Tiongkok maupun Italia tidak bersedia untuk mengungkap lebih lanjut.

Ekonomi Italia terus terombang-ambing di dasar lembah. Italia yang seperti itu, posisi pentingnya sebenarnya hanya hampa belaka. Bagi Tiongkok, nilai propaganda dari kerjasama ekonomi Tiongkok dengan Italia itu, mungkin jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang sebenarnya.

(sud/whs/rp)

Share
Kategori: Berita INTERNASIONAL

VIDEO POPULAR