Oleh Zhang Ting

Human Rights Watch mengungkapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 lalu bahwa selama pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB yang diadakan di Jenewa belum lama ini, komunis Tiongkok menggunakan tekanan dan ancaman untuk menolak kritik terhadap catatan hak asasi manusianya yang buruk.

Menurut Human Rights Watch, kemarahan publik internasional telah membuat komunis Tiongkok panik sehingga mereka menggunakan berbagai cara untuk menentang aksi bersama internasional.

Laporan berita yang dirilis oleh situs web Human Rights Watch pada 1 April, menyebutkan kalau komunis Tiongkok tidak memberikan tanggapan yang dapat dipercaya terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait penahanan sewenang-wenang berskala besar terhadap warga etnis minoritas di Xinjiang, Tiongkok.

John Fisher, direktur cabang Human Rights Watch di Geneva, menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, komunis Tiongkok terus beroperasi di belakang layar, berupaya untuk melemahkan mekanisme hak asasi manusia PBB.

 

Menurut John Fisher, Komunis Tiongkok menganiaya para warga Muslim di Xinjiang yang menimbulkan peningkatan kemarahan publik internasional. Hal itu membuat komunis Tiongkok panik, sehingga menggunakan berbagai tekanan baik melalui sektor publik maupun swasta untuk mencoba mencegah tindakan terkoordinasi dari masyarakat internasional.

Human Rights Watch memperoleh surat yang dikirim pemerintah Tiongkok untuk misi negara-negara Jenewa. Dalam surat itu, komunis Tiongkok mengancam misi dari berbagai negara dengan menulis pesan berbunyi, “Demi hubungan bilateral kita dan kelanjutan kerja sama multilateral, negara-negara seharusnya tidak mengorganisir, berpartisipasi, atau menghadiri seminar mengenai hak asasi manusia di Xinjiang yang diadakan pada 13 Maret 2019.”

Seminar tersebut dipandu bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda dan Inggris. Selain itu, beberapa perwakilan dari negara-negara berkembang mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa para diplomat Tiongkok telah mengadakan komunikasi secara pribadi dengan mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam acara itu.

Surat dari pemerintah Tiongkok untuk misi negara-negara Jenewa.

Dewan HAM PBB sedang meninjau Universal Periodic Review atau UPR terhadap Komunis Tiongkok. UPR merupakan tinjauan berkala catatan hak asasi manusia dari masing-masing negara anggota PBB. Dewan melakukan ulasan formal terhadap catatan hak asasi manusia dari komunis Tiongkok pada pertemuan itu.

Perwakilan dari berbagai negara yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa kekhawatiran, menyangkut  upaya komunis Tiongkok untuk menghentikan kritik dan mengubah catatan hak asasi manusia yang sebenarnya.

Ada 9 hal yang disampaikan terkait upaya komunis Tiongkok itu.

Pertama, Komunis Tiongkok menekan pejabat PBB untuk menghapus catatan dalam dokumen yang diserahkan oleh tim negara PBB dan organisasi non-pemerintah tertentu untuk dimasukkan ke dalam laporan UPR.

Kedua, Komunis Tiongkok memberikan tanggapan yang jelas salah atau menyesatkan tentang sejumlah masalah besar, termasuk soal pelanggaran kebebasan beragama, pusat penahanan berskala besar, dan kurangnya jaminan proses hukum di Xinjiang.

Ketiga, mendesak misi nasional untuk mendaftarkan pernyataan UPR dan menegaskan catatan hak asasi mereka.

Keempat, komunis Tiongkok menghubungi misi nasional yang mengkritik catatan hak asasi manusia Tiongkok dan memperingatkan mereka tentang konsekuensi negatif dari hubungan bilateral.

Kelima, meyakinkan negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation atau OIC untuk menegaskan perlakuan komunis Tiongkok terhadap warga Muslimnya.

Keenam, menambahkan sejumlah besar organisasi non-pemerintah yang dikelola pemerintah atau GONGO ke dalam daftar pembicara. Organisasi itu tidak mengkritisi perlakuan komunis Tiongkok dan mendukung catatan hak asasi manusia Tiongkok, serta tidak mengizinkan kelompok-kelompok independen Tionghoa memiliki kesempatan untuk menghadiri konsultasi pemerintah, juga tidak akan membiarkan kelompok menyerahkan materi tanpa pembalasan.

Ketujuh, mencegah Dolkun Isa, aktivis HAM Uighur menghadiri beberapa acara. Secara terbuka memfitnahnya sebagai teroris dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah. Pada saat yang sama dalam sebuah acara yang dilakukan komunis Tiongkok, memfitnah seorang etnis Uighur yang juga hadir, dan mengancam akan menyebutkan keberadaan dan situasi terkini anggota keluarganya.

Kedelapan, menyelenggarakan pameran foto berskala besar selama 1 minggu di luar aula konferensi PBB untuk memamerkan foto-foto yang melukiskan bagaiman warga Uighur di Tiongkok merasa berbahagia dan berterima kasih kepada pemerintah Tiongkok.

Kesembilan, mencoba untuk mencegah organisasi non-pemerintah membahas masalah Xinjiang dalam pertemuan Dewan HAM PBB.

Laporan menyebutkan bahwa meskipun komunis Tiongkok berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan kritikan, namun sejumlah besar misi nasional dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, pakar hak asasi manusia PBB, badan-badan perjanjian internasional, dan banyak organisasi non-pemerintah telah memperhatikan dengan seksama pelanggaran serius komunis Tiongkok terhadap HAM di Xinjiang.

Mereka juga menyerukan agar investigator internasional atau International Ombudsman dapat memasuki Xinjiang tanpa batasan demi mengimplementasikan penilaian yang independen.

Menurut John Fisher, Komunis Tiongkok merasa perlu untuk menekan peninjauan catatan hak asasi manusianya melalui tekanan keras dan publisitas massa.

“Sekarang tergantung pada apakah pemerintah masing-masing negara anggota dapat bertemu di Dewan HAM pada bulan Juni mendatang. Ambil tindakan untuk menuntut agar komunis Tiongkok menghormati standar HAM internasional,” kata John Fisher. (sin/rp)

Share

VIDEO POPULAR