Kedodoran menghadapi tekanan dunia internasional menyangkut kamp-kamp kontroversial di wilayah Xinjiang yang berpenduduk mayoritas Muslim, Komunis Tiongkok meningkatkan jangkauan diplomatiknya.

Rezim Komunis Tiongkok berupaya keras untuk meredakan kritikan negara-negara mayoritas Muslim dan Perserikatan Bangsa Bangsa dengan mengundang lebih banyak diplomat asing.

Sejak Desember 2018 lalu, Tiongkok telah membawa setidaknya tiga kelompok diplomat asing untuk mengunjungi apa yang disebutnya fasilitas pendidikan dan pelatihan. Kelompok-kelompok hak asasi lebih menyebutnya sebagai kamp-kamp penahanan. Kelompok keempat dijadwalkan untuk mengunjungi kamp itu pada bulan ini.

Kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan pada 16 Februari 2019 yang lalu, para diplomat yang berbasis di Jenewa dari Pakistan, Venezuela, Kuba, Mesir, Kamboja, Rusia, Senegal, dan Belarus telah mengunjungi Xinjiang dalam perjalanan yang berakhir pada 19 Februari 2019.

Enam sumber diplomatik mengatakan kepada Reuters bahwa Beijing telah mengundang untuk kunjungan berikutnya para diplomat yang berbasis di Tiongkok dari Arab Saudi, Aljazair, Maroko, Lebanon, Mesir, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Bangladesh, Rusia, Turkmenistan, Georgia, Hongaria dan Yunani.

Pejabat-pejabat dari Myanmar, Laos, Vietnam, Rusia, Hongaria, Maroko, Mesir, Aljazair, Arab Saudi, dan Yunani tidak menanggapi permintaan komentar. Pejabat dari Singapura, Bangladesh, dan Turkmenistan menolak berkomentar. Para pejabat Kamboja mengatakan mereka tidak mengetahui kunjungan itu.

Sebuah sumber di kementerian luar negeri Libanon mengatakan Libanon tidak akan berpartisipasi, sementara para diplomat Georgia telah menerima sebuah undangan, tetapi tidak akan bisa hadir, kata layanan pers kementerian luar negerinya.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam tanggapan melalui faks kepada Reuters, mengkonfirmasi bahwa pemerintah Xinjiang mengundang para diplomat yang berbasis di Tiongkok untuk berkunjung dalam beberapa hari mendatang, tetapi tidak memberikan perinciannya.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan Tiongkok semakin khawatir terkait serangan di luar negeri terhadap kamp-kamp penahanan di Xinjiang, terutama ancaman sanksi-sanksi Amerika Serikat. TIongkok berupaya untuk menangkisnya dengan dorongan publik untuk narasi yang ramah.

“Mereka sangat terguncang,” kata seorang diplomat senior, yang membahas Xinjiang dengan para pejabat Tiongkok, kepada Reuters, yang berbicara dengan syarat anonim.

 

Negara-negara Muslim umumnya menunda mengkritik Tiongkok, setidaknya di depan umum.

Namun pada bulan Februari, Turki meminta Tiongkok untuk menutup kamp-kamp itu, dengan mengatakan semua itu sebuah “penghinaan besar bagi umat manusia.” TIongkok pun bereaksi marah.

“Tiongkok tidak ingin negara-negara Muslim lain bergabung dengan Turki dalam mengkritik kamp-kamp itu,” kata seorang diplomat kedua yang berbasis di Beijing.

Semua diplomat yang berbicara dengan Reuters meminta tak disebut namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Rezim Komunis Tiongkok juga telah membawa wartawan-wartawan asing ke kamp-kamp tersebut, termasuk Reuters dan satu kelompok kecil pada Januari 2019 silam. Kunjungan yang dikoreografikan dan dikawal dengan ketat itu menandai pertama kali media non-Tiongkok diberikan akses ke kamp-kamp tersebut.

Menurut laporan Human Rights Watch menyebutkan, orang-orang Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di fasilitas seperti kamp konsentrasi, yang dikenal sebagai pusat “pendidikan ulang”, dilarang menggunakan sapaan-sapaan Islam. Mereka harus belajar bahasa Mandarin, dan menyanyikan lagu-lagu propaganda.

“Anak-anak Uighur dari para orang tua yang menjadi tahanan di kamp-kamp “pendidikan ulang politik” atau tinggal di pengasingan sedang ditempatkan di panti asuhan yang dikelola pemerintah di Xinjiang oleh otoritas setempat,” kata seorang ayah yang trauma pada The Epoch Times.

Berita itu mengikuti perintah Chen Quango, Sekretaris Partai Komunis Tiongkok  di Xinjiang, untuk memindahkan semua “anak yatim” di Xinjiang ke fasilitas negara pada tahun 2020.

Kamp pendidikan ulang di Xinjiang, Tiongkok. (Tuwaedaniya Meringing / Getty Images)

Mantan tahanan itu juga mengatakan pada The Epoch Times bahwa warga Uighur disiksa, diperkosa, dan dibunuh di dalam kamp-kamp “pendidikan-politik” rahasia.

Para pejabat Partai Komunis Tiongkok mengatakan penahanan massal di kalangan penduduk Uighur, yang mayoritasnya menjalankan Islam, adalah bagian dari langkah-langkah untuk menindak terorisme, ekstremisme agama, dan separatisme di negaranya.

Komunis Tiongkok menggunakan alasan potensi “ancaman ekstremis” untuk membenarkan pengawasan ketat dan tindakan keras terhadap orang-orang Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah tersebut.

“Tiongkok berharap dapat membungkam kritik terhadap kebijakan-kebijakan terkait Xinjiang di dua acara mendatang,” kata para diplomat.

Salah satunya adalah Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa, di Jenewa dan  Konferensi Tingkat Tinggi  One Belt One Road atau OBOR pada akhir April di Beijing, di mana para pemimpin dari beberapa negara Muslim diharapkan datang.

Bulan ini, aktivis-aktivis Hak Asasi Manusia mendesak negara-negara Eropa dan Muslim untuk membentuk investigasi Perserikatan Bangsa Bangsa ke dalam kamp-kamp Xinjiang.

Swiss, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat adalah di antara negara yang paling kritis terhadap kebijakan-kebijakan Tiongkok atas Xinjiang pada Tinjauan Berkala Universal oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan Januari lalu.

Yang Shu, kepala Institut Studi Asia Tengah di Universitas Lanzhou di barat laut Tiongkok, mengatakan kepada Reuters bahwa penting untuk membawa pengunjung asing ke Xinjiang, tetapi efeknya mungkin tidak akan terlihat jelas.

“Untuk negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok dan memiliki masalah serupa, mudah bagi keduanya untuk mencapai konsensus tentang masalah Xinjiang,” kata Yang, juga seorang pakar keamanan dan terorisme.

Menurut Yang Shu, untuk negara-negara lain, penjelasan tidak akan banyak berpengaruh. Amerika Serikat dan negara-negara lain telah lama mengkritik Tiongkok karena masalah Xinjiang, dan sebuah penjelasan tidak akan mengubah pikiran mereka.

Beberapa diplomat Barat mengatakan kepada Reuters dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka merasa frustrasi atas keengganan negara-negara Muslim untuk berbicara dengan bebas tanpa rasa takut tentang Xinjiang.

Sekelompok duta besar dari negara-negara Barat menulis tahun lalu untuk meminta pertemuan dengan pejabat tinggi Xinjiang, ketua Partai Komunis Chen Quanguo, untuk membahas keprihatinan mereka. Tidak ada pertemuan yang dijadwalkan.

“Surat permintaan itu telah diedarkan secara luas, tetapi tidak ada negara Muslim yang menandatanganinya,” kata diplomat-diplomat tersebut.

Namun kecaman yang dilontarkan  Turki, bagaimanapun telah memberikan beberapa harapan bahwa dunia Islam yang lebih luas dapat segera mulai membuat komentar kritis tentang Xinjiang. (epochtimes/ran/rp)

 

 

Share

VIDEO POPULAR