Oleh: Li Muyang.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai laju pertumbuhan yang paling lambat dalam 28 tahun terakhir. Pihak berwenang Tiongkok mengklaim bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun lalu adalah 6,6%, sedangkan kinerja di empat kuartal semua mengalami penurunan.

Penyebab menurunnya produk domestik bruto (PDB), komunis Tiongkok secara resmi menyalahkan perang perdagangan, menuduh perang dagang sebagai biang keladi penurunan PDB.

Lalu mengapa pertumbuhan ekonomi Tiongkok terhenti ?

Tidak dapat dipungkiri bahwa perang dagang memang memiliki dampak tertentu pada ekonomi Tiongkok. Tetapi masalahnya adalah jika perang perdagangan adalah penyebab utama kemerosotan ekonomi, maka ekonomi Amerika Serikat juga semestinya ikut terpengaruh. Dampaknya tidak berbeda dengan riak di air, tekanan yang diterima oleh kedua negara semestinya sama.

Namun, ekonomi Amerika Serikat nyaris tidak terpengaruh oleh perang dagang. Malah sebaliknya, di bawah kepemimpinan Trump, ekonomi Amerika Serikat tahun lalu mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya.

Menurut Nikkei News Network, ekonomi Amerika Serikat adalah lokomotif dunia. Tahun lalu, 40% dari laba bersih global diciptakan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Mereka inilah yang menggerakkan perusahaan-perusahaan global.

Kinerja ekonomi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok justru bertolak belakang. Hal  ini membuat orang berpikir tentang sebuah pertanyaan, “Mengapa kinerja ekonomi kedua negara tersebut berbeda dalam menghadapi perang dagang? Apa akar masalah dari kemerosotan ekonomi  Tiongkok?”

Nicholas Lardy berpendapat bahwa demi memperkuat status politiknya, Xi Jinping mengusung kebijakan yang menangguhkan reformasi dengan memperkuat kemampuan bersaing Badan Usaha Milik Negara. Membalikkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama 35 tahun yang dihasilkan melalui reformasi yang berorientasi pasar. Karena itu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Tiongkok jadi mati.

Nicholas Lardy dalam acara launching buku barunya yang berjudul “The State Strikes Back – The End of Economic Reform in China?” Dia menggunakan data untuk menunjukkan perubahan ekonomi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.

Suara Amerika memberitakan bahwa pakar ekonomi Tiongkok dari Washington Think Tank Peterson Institute untuk Ekonomi Internasional yang disegani kalangan luas tersebut telah menunjukkan bahwa setelah Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Tiongkok, fungsi ekonomi Badan Usaha Milik Negara telah menggantikan fungsi ekonomi swasta hanya dalam beberapa tahun. Badan Usaha Milik Negara kembali dijadikan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Seperti diketahui, pada Sidang Paripurna Ketiga Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 yang diadakan pada bulan November 2013, Beijing mengusulkan agar pasar memainkan peran yang menentukan dalam alokasi sumber daya.

Kalimat ini tidak pernah terlihat dalam dokumen Partai Komunis Tiongkok sebelumnya, dan dapat dipandang sebagai titik balik penting bagi Tiongkok untuk mempromosikan ekonomi pasar.

Perusahaan swasta adalah kekuatan utama pertumbuhan ekonomi

Dalam 35 tahun sebelumnya, sektor swasta adalah kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan pemberi kerja terbesar bagi angkatan kerja Tiongkok. Pada tahun 2010, 48% dari pinjaman bank mengalir ke perusahaan swasta non-keuangan dan hanya 36% yang mengalir ke perusahaan milik negara.

Perusahaan swasta memiliki Return on Capital lebih tinggi, lebih efisien, sehingga lebih mudah untuk memperoleh pinjaman bank.

Suara Amerika menyebutkan bahwa, proporsi pinjaman bank kepada perusahaan swasta telah meningkat secara mantap sebelum Beijing memutuskan ‘berbelok arah’. Ekonomi milik negara telah terus menurun dalam output industri, dan pada tahun 2011 telah turun menjadi 26 %.

Dari pertengahan 1990-an hingga 2012, sektor swasta yang terus tumbuh telah menjadi sumber terbesar untuk ekspor komoditas Tiongkok. Secara bertahap menggantikan peran perusahaan milik negara dan milik asing.

Selama periode ini, perusahaan swasta menjadi kekuatan dominan dalam ekonomi Tiongkok dan juga menjadi sumber utama peluang kerja.

40 % Badan Usaha Milik Negara Tiongkok merugi tetapi terus ditunjang pemerintah

Pada tahun 2013, semuanya mulai berbalik. Suara Amerika memberitakan bahwa pinjaman  yang diberikan oleh bank kepada perusahaan swasta telah menyusut tajam. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada perusahaan swasta tahun 2013 adalah 57% dari total pinjaman seluruh bank sebesar RMB. 2,6 triliun.

Namun sampai tahun 2016, jumlah tersebut anjlok menjadi tinggal 11 % sebesar RMB. 620 miliar. Pada saat yang sama, pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan milik negara melonjak dari 35% menjadi 83%.

Nicholas Lardy mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, Tiongkok mulai memiliki merger anti-kompetitif yang mengubah lingkungan persaingan pasar. Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara mengendalikan merger perusahaan-perusahaan milik negara, dari awalnya yang 196 grup perusahaan milik negara menjadi lebih dari 90.

Meski jumlahnya berkurang, tetapi asetnya melonjak dari sebelumnya yang RMB. 11 triliun menjadi 55 triliun. Namun, profitabilitas perusahaan milik negara tidak baik. Sejak tahun 2007, Return On Assets atau ROA turun dari 6 – 7 % menjadi hanya 2,5 %. Berekurang sebesar 2/3 %.

Penurunan ROA telah menyebabkan perusahaan kehilangan momentum dalam inovasi dan pengendalian biaya, sementara korupsi terus meningkat. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Tiongkok, 40% BUMN merugi.

Nicholas Lardy menekankan, pembalikan ini semua berasal dari kebijakan Beijing yang memaksakan untuk memperbesar kemampuan perusahaan negara. Konsekuensi dari tekanan pada ekonomi swasta tiba-tiba muncul dalam upaya pihak berwenang untuk menghapus hutang mereka.

Perusahaan swasta yang mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah menjadi kurus. Namun, walau sektor swasta ini tampaknya diperlakukan bagai anak tiri di mata Partai Komunis Tiongkok, tetapi ROA mereka masih tetap pada level seperti tahun 2007.

Tujuan Partai Komunis Tiongkok: Mempertahankan kekuasaan

Namun, apa yang diutamakan Partai Komunis Tiongkok tampaknya bukan masalah berapa laba yang dihasilkan perusahaan milik negara, tetapi apakah perusahaan milik negara ini dapat membantu Partai Komunis Tiongkok mempertahankan kekuasaannya.

Oleh karena itu, meskipun Badan Usaha Milik Negara dalam usahanya merugi, otoritas Beijing akan tetap mendukungnya dan memberikan lebih banyak pinjaman. Di pihak lain,  perusahaan swasta walau menguntungkan, mereka tetap tertekan. Inilah karakteristik Partai Komunis Tiongkok.

Perusahaan swasta tanpa dukungan kebijakan dan sumber pendanaan hanya dapat menghadapi situasi terdesak keluar dari persaingan.

Menurut data per bulan Oktober tahun lalu yang dimiliki Harian Shenzhen, bahwa 1/6 dari perusahaan swasta Tiongkok telah menghentikan usahanya, 7,4 juta orang telah kembali ke tempat asalnya, gelombang penutupan usaha dan pengangguran terjadi di seluruh wilayah Tiongkok.

Apa perubahan aktual yang menyolok dari pengalihan kebijakan Partai Komunis Tiongkok? Karena itulah para ahli dan cendekiawan sampai berulang kali mengkritik kebijakan Partai Komunis Tiongkok yang mengedepankan fungsi Badan Usaha Milik Negara dan mengorbankan fungsi swasta dalam perekonomian. Sejumlah orang yang berada dalam sistem juga mengkritik otoritas Beijing yang memilih berjalan mundur.

Zhang Zhengxiu, seorang profesor di Universitas Kainan dalam sebuah artikelnya disebutkan bahwa otoritas Beijing telah kehilangan perusahaan swasta yang menjadi motor peggerak ekonomi nasional. Ekonomi Tiongkok sedang berjalan mundur akibat kebijakan yang mengedepankan Badan Usaha Milik Negara dan mengorbankan perusahaan swasta.

Zhang Zhengxiu percaya bahwa di bawah pemerintahan Beijing, Tiongkok telah mengalami situasi dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Kekacauan macam apa yang akan terjadi di masyarakat? Benturan politik seperti apa yang akan terjadi di internal Badan Usaha Milik Negara? Mari kita nantikan bersama. (epochtimes/sin/rp)

Share

VIDEO POPULAR