Oleh: Leo Timm

Ketika rezim Tiongkok memperluas dan meningkatkan teknologi kampanye melawan perbedaan pendapat di dalam negeri, muncul tuduhan bahwa pengetahuan Barat secara tidak langsung membantu penindasan negara komunis itu terhadap rakyat Tiongkok.

Pada bulan Mei, Senator Amerika Serikat Marco Rubio dan Rep. Chris Smith, yang juga mengepalai Komisi Kongres Eksekutif untuk Tiongkok, mengirim surat ke Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Surat berisi tentang keprihatinan mengenai perusahaan Amerika Serikat yang menjual teknologi pengawasan dan pengendalian kejahatan ke perusahaan Tiongkok.

Menurut laporan komisi mengenai surat itu, otoritas Tiongkok terus melanggar perlindungan internasional atas proses hukum, privasi, pergaulan, praktik keagamaan, dan larangan internasional terhadap penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang.

Mengutip contoh Xinjiang, Marco Rubio dan Chris Smith menggambarkan secara dramatis terjadi peningkatan kegiatan pengawasan terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya. yang tinggal di provinsi perbatasan barat laut Tiongkok.

Anggota parlemen juga mengutip sebuah studi oleh Adrian Zenz, seorang peneliti yang berbasis di Jerman. Kutipan itu menyebutkan perkiraan bahwa antara 500.000 sampai 1 juta orang Uighur telah ditahan karena “pendidikan ulang” dalam sistem luas dari kamp yang baru dibangun.

Dalam beberapa dekade terakhir, ketika Tiongkok membangun hubungan ekonomi yang luas dengan dunia luar, Partai Komunis Tiongkok telah memperoleh akses ke trilyunan dolar teknologi dan kekayaan intelektual lainnya yang sangat meningkatkan kemampuan polisi Tiongkok.

Surat Marco Rubio dan Chris Smith mengidentifikasi Thermo-Fisher Scientific, sebuah perusahaan Amerika yang berbasis di Massachusetts, telah menjual “perekam berbagai jejak DNA bermerek Applied Biosystems (ABI) Genetic Analyzer kepada Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan biro Keamanan Publik di seluruh Tiongkok.

Surat itu mendesak Departemen Perdagangan untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih besar untuk mencegah teknologi yang dapat digunakan membantu pelanggaran HAM oleh rezim Tiongkok yang makin meluas.

Dalam perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, administrasi Presiden Trump secara luas telah menekan Partai Komunis Tiongkok untuk meniadakan penyalahgunaan teknologi canggih.

Pada bulan April, Departemen Perdagangan mengumumkan larangan tujuh tahun untuk menjual komponen Amerika Serikat ke ZTE. ZTE adalah sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok yang memelopori jaringan 5G secara ambisius.

Namun ZTE nekad mengirimkan produk yang diproduksi oleh Amerika Serikat ke Iran dan Korea Utara meskipun ada sanksi perdagangan. Larangan dicabut pada Juli lalu, setelah ZTE membayar denda 1,4 miliar dolar Amerika Serikat.

Kediktatoran Digital

Wilayah barat laut Xinjiang telah menjadi sumber kerusuhan agama dan etnis sejak Partai Komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949 silam.

Xinjiang merupakan tempat mayoritas penduduk beragama Islam dan terdapat berbagai kelompok etnis Asia Tengah dan bukannya mayoritas suku nasional Tiongkok, yaitu suku Han.

Partai Komunis Tiongkok, yang mempromosikan ateisme dan Marxisme, memperlakukan penganut agama Islam di Tiongkok dengan prasangka ideologis yang sama yang digunakannya untuk menganiaya agama lain.

Selama Revolusi Kebudayaan, umat Islam di Tiongkok sering diserang dan dihina, seperti dipaksa makan daging babi.

Dalam beberapa dekade kemudian, serangan teroris dan tindakan kontra lainnya terhadap rezim Tiongkok oleh radikal Muslim dan separatis etnis mengundang tindakan keras luar biasa yang dilakukan oleh pasukan keamanan Partai Komunis Tiongkok.

Menurut laporan Adrian Zenz, rezim Tiongkok telah memberlakukan tingkat kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga Xinjiang. Rezim Tiongkok juga menggunakan teknik pencucian otak yang awalnya dirancang untuk “mengubah” pengikut Falun Gong.

Untuk diketahui Falun Gong adalah latihan spiritual yang dilarang oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1999. Para penganutnya dianiaya dan ditindas di hampir dua dekade sejak itu.

Sementara itu, Xinjiang telah berfungsi sebagai tempat uji coba bentuk pengawasan dan kendali massa secara canggih.

Perangkat lunak pengenal wajah yang canggih memungkinkan otoritas keamanan publik untuk melacak pergerakan hampir setiap orang. Caranya dengan menggunakan sistem kamera keamanan yang luas. Sementara ponsel sering mengalami pemindaian.

Polisi juga mengumpulkan sampel darah, air liur, sidik jari serta rekaman suara warga Xinjiang untuk disimpan dalam database DNA negara.

Metode kepolisian yang dirintis di Xinjiang telah diterapkan di tempat lain di Tiongkok, di mana “sistem kredit sosial” yang kejam baru-baru ini digunakan untuk menghalangi orang-orang Tiongkok dengan skor rendah membeli tiket pesawat dan kereta api.

Perusahaan teknologi besar yang didukung negara Tiongkok memainkan peran utama dalam pengembangan alat digital untuk kepolisian.

Seperti dilaporkan oleh The Globe and Mail dalam artikel 14 Mei silam, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan otoritas keamanan publik di Xinjiang adalah Huawei.

Huawei adalah perusahaan teknologi Tiongkok, yang baru-baru ini mendirikan laboratorium pengembangan di Urumqi, ibukota provinsi Xinjiang. Huawei bekerja sama dengan polisi setempat untuk memastikan stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang.

“Fakta bahwa perusahaan seperti Huawei mampu mengembangkan sistem seperti itu di daerah seperti Xinjiang bersama dengan layanan keamanan, dan oleh karena itu dengan sangat sedikit pembatasan privasi – mereka mendapatkan keuntungan yang bermasalah atas perusahaan-perusahaan Barat yang sebanding,” kata Adrian Zenz, yang adalah seorang pakar Xinjiang di Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Korntal, Jerman, dalam sebuah wawancara dengan The Globe and Mail.

Selain itu, fakta bahwa sistem ini dapat melayani berbagai tujuan pada saat yang bersamaan membuat pengawasan lebih mudah diakses dan mungkin juga lebih cocok di negara lain.

Mengutip pernyataan para pekerja hak asasi manusia, The Globe and Mail mencatat bahwa Huawei, sebagai perusahaan multinasional utama yang dikendalikan oleh otoritas Tiongkok, dapat membantu memfasilitasi perluasan metode “pemeliharaan stabilitas” Partai Komunis Tiongkok di luar perbatasan Tiongkok.

“Teknologi pengawasan yang dikembangkan dan digunakan di Xinjiang hari ini akan segera dijual dan dipromosikan secara global,” kata William Nee, seorang peneliti di Amnesty International, dalam sebuah wawancara dengan The Globe and Mail.

Menurut William Nee, sekarang sangat penting bagi komunitas internasional untuk mengambil sikap dan menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang sebagai masalah yang penting secara strategis.

Misalnya Huawei, yang telah mempromosikan konsep ‘kota pintar’ yang telah dipasarkannya di seluruh dunia.

William Nee mencirikan konsep ini sebagai alat untuk memfasilitasi perencanaan kota dan pengelolaan layanan vital seperti transportasi dan keamanan. (lim/rp)

Share

VIDEO POPULAR

Ad will display in 09 seconds